Jakarta, Maluku.news – Pemerintah (Pemkot) Kota Tual mengusulkan empat kecamatan tambahan sebagai Lokasi Prioritas Nasional (Lokpri) kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Usulan ini disampaikan langsung oleh Penjabat Wali Kota Tual, R. Affandy Hasanusi, dalam audiensi bersama Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan BNPP, Irjen Makhzuri Rahman, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Keempat kecamatan yang diusulkan adalah Dullah Utara, Tayando Tam, Pulau-Pulau Kur, dan Kur Selatan. Sebelumnya, Kecamatan Dullah Selatan telah lebih dahulu ditetapkan sebagai Lokpri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030.
“Kami berkomitmen memperjuangkan keempat kecamatan ini agar turut mendapat perhatian nasional. Pengembangan kawasan ini sangat strategis untuk memperkuat ekonomi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat,” ujar Hasanusi.
Ia menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan publik di wilayah kepulauan, terutama kawasan perbatasan.
Dijelaskan Hasanusi, sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis di perbatasan, Tual memiliki potensi besar untuk terintegrasi dalam jaringan ekonomi regional maupun global. dan berharap status Lokpri akan mempercepat masuknya investasi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Dengan dukungan pemerintah pusat, kami optimis percepatan transformasi ekonomi kawasan dapat tercapai dan membawa dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyatakan komitmen Pemkot Tual untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai model pembangunan yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif.
Menanggapi hal itu, Irjen Makhzuri Rahman menyatakan dukungan BNPP terhadap usulan tersebut dan menegaskan pembangunan wilayah perbatasan tidak cukup hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan penguatan sumber daya manusia.
“Kami mengapresiasi inisiatif Kota Tual. Peningkatan kualitas hidup masyarakat kawasan perbatasan adalah salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan keadilan pembangunan,” kata Makhzuri.
