Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menggelar program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) di Balai Kota Ambon, Jumat (25/4/2025). Program yang rutin digelar setiap Jumat pukul 09.00–10.00 WIT ini menjadi ruang dialog langsung antara warga dan pemimpin kota, guna mendengarkan keluhan, aspirasi, serta mencari solusi bersama.
Ratusan warga tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai persoalan. Mulai dari masalah sampah, air bersih, pedagang kaki lima, status lahan hingga kondisi infrastruktur jalan.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan komitmen pemerintah untuk bertindak tegas menata kota dan mengatasi persoalan yang selama ini dikeluhkan warga. Salah satunya terkait kios 24 jam yang dinilai mengganggu iklim usaha karena diduga dimodali satu pihak tanpa izin resmi.
“Kalau ada praktik monopoli, tutup semua toko itu. Harus ada izin seperti Indomaret atau Alfamidi. Kalau modalnya dari luar Ambon, uangnya tidak berputar di sini, dan itu berdampak pada perekonomian kota,” tegas Wattimena.
Tindak lanjut status lahan sengketa
Dalam forum tersebut, warga juga menyoroti status lahan di kawasan Waringin Pintu yang belum seluruhnya bersertifikat. Dari total luas sekitar tiga hektar, baru 1,6 hektar yang telah memiliki sertifikat.
“Kami tidak akan biarkan warga digusur. Pemerintah siap mengambil langkah penyelesaian, termasuk membeli lahan yang disengketakan jika diperlukan,” kata Wattimena.
Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkot akan menggelar pertemuan lanjutan pada Senin mendatang bersama Raja Halong dan pihak pengembang Blis Vilis.
Soroti jabatan raja kosong hingga pasar tradisional
Wali Kota juga menyinggung belum adanya raja definitif di Negeri Rumah Tiga karena belum dijalankan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
“Kalau masyarakat adat tidak mau mengakomodir keputusan itu, ya kita akan begini terus. Tidak akan pernah ada raja,” ujarnya.
Sementara itu, terkait revitalisasi pasar tradisional, Wattimena menegaskan rencana pembangunan Pasar Papa Lele yang diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata.
“Saya janji tahun depan pasar ini hadir. Mama-mama tidak lagi diusir. Semua pakai kebaya, jadi daya tarik wisata seperti di Sydney,” jelasnya.
Namun ia juga mengingatkan pentingnya ketertiban pedagang untuk tidak berjualan di badan jalan.
Penataan pasar dan langkah tegas hadapi PKL
Wali Kota mengambil sikap keras terkait kemacetan di kawasan Pasar Mardika akibat pedagang kaki lima.
“Tanggal 28 kita bersihkan. Tidak ada kompromi. Kalau melawan, saya sendiri turun dengan ekskavator,” katanya tegas.
Menurut Wattimena, Pemkot tak menerima pendapatan apa pun dari kawasan pasar tersebut, namun sering menjadi pihak yang disalahkan.
“Parkir, retribusi, terminal kita tidak urus, tapi tetap kita disalahkan. Sekarang kita bersihkan,” ungkapnya.
Soal pedagang buah yang berjualan di depan Maluku City Mall (MCM), ia juga menegaskan larangan.
“Mau marah ke saya silakan, tapi kota ini harus rapi. Kalau mau jualan buah, malam di Pasar Mardika saja,” katanya.
Kepastian status tanah dan perbaikan infrastruktur
Warga Nania pun mendapat penjelasan dari Wali Kota mengenai lahan yang sudah direkomendasikan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Setelah pembayaran sesuai nilai lahan, sertifikat hak milik akan diterbitkan.
“Masalahnya masyarakat lebih percaya kampanye hitam daripada janji pemerintah. Tapi saya pastikan, SHM tetap akan diberikan setelah proses berjalan,” ujar Wattimena.
Selain itu, perbaikan jalan di sejumlah kawasan seperti Nania, Waiheru, Wayame, dan Hative Besar juga menjadi prioritas anggaran tahun depan.
Komitmen hadir untuk rakyat
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Ely Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, pimpinan OPD, para raja, lurah, dan kepala desa se-Kota Ambon.
Program WAJAR diharapkan menjadi forum efektif yang memperkuat kedekatan pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah harus hadir, dan hadirnya pemerintah itu memberi kepastian,” pungkas Wali Kota.
