Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku meminta PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memastikan kesiapan layanan transportasi laut menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama manajemen Pelni di ruang Komisi III DPRD Maluku, Selasa (4/12/2025).
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, mengatakan lonjakan arus penumpang transportasi laut biasanya mulai terjadi setelah 20 Desember. Karena itu, Pelni diminta mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dengan menyiapkan langkah-langkah pengamanan dan pelayanan yang memadai.
“Biasanya setelah tanggal 20 arus mudik meningkat. Setiap perusahaan transportasi menyiapkan posko, termasuk layanan kesehatan. Apakah Pelni juga memiliki posko khusus untuk periode ini?” ujar Lohy dalam rapat tersebut.
Selain kesiapan posko, Lohy juga mempertanyakan kepastian pelaksanaan program mudik gratis yang sebelumnya menjangkau rute Tual, Seram Bagian Timur, serta sejumlah wilayah perintis lainnya. Menurutnya, program tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya pada masa libur sekolah dan perayaan Natal.
Menanggapi hal itu, General Manager Pelni Cabang Ambon, Marthin Heriyanto, menjelaskan Pelni tidak membuka posko mandiri. Namun, Pelni akan bergabung dalam Posko Terpadu Nataru yang dikoordinasikan oleh otoritas pelabuhan setempat.
“Dalam Posko Terpadu tersebut, petugas Pelni akan disiagakan untuk memantau operasional kapal dan arus penumpang selama periode Nataru,” jelas Marthin.
Terkait program mudik gratis, Marthin menyebutkan hingga kini Pelni masih menunggu keputusan dari manajemen pusat dan Kementerian Perhubungan. Jika program tersebut kembali dilaksanakan, Pelni akan segera menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
“Apabila mudik gratis disetujui, mekanisme dan jadwalnya akan kami umumkan secara terbuka,” katanya.
Pelni menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru, serta menyesuaikan layanan transportasi laut sesuai dengan kebijakan pemerintah guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di Maluku.
