Ambon, Maluku.news – Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Maluku secara resmi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi menyatakan menerima APBD 2026, namun menegaskan sejumlah catatan strategis agar pelaksanaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran dalam paripurna yang digelar, Selasa (02/12/2025) di Ambon.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ketua Fraksi, Andreas J.W. Taborat, menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, khususnya terkait pemanfaatan pinjaman daerah. Ia mengingatkan agar pinjaman senilai Rp1,5 triliun benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara berkeadilan di seluruh kabupaten/kota.
“Setiap rupiah pinjaman harus digunakan tepat sasaran dan berkeadilan. Kami tidak ingin pinjaman Rp1,5 triliun menjadi beban tanpa manfaat. Peningkatan PAD harus ditempuh melalui perbaikan sistem, penutupan kebocoran, dan digitalisasi,” tegas Taborat.
Fraksi Partai NasDem melalui Irawadi menilai kebijakan pinjaman daerah sebagai langkah strategis untuk membuka konektivitas wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, ia menegaskan bahwa realisasi pembangunan harus terukur dan diawasi secara ketat.
“Pembangunan harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan telekomunikasi,” ujarnya.
Senada, Fraksi Gerindra menekankan pengelolaan anggaran yang bersih dari penyimpangan serta berbasis efektivitas. Ketua Fraksi Gerindra, John Laipeny, menyebut peningkatan PAD harus lahir dari perbaikan sistemik, sementara setiap program pembangunan wajib memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Fraksi Golkar melalui Richard Rahakbauw mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah di Maluku. Menurutnya, APBD 2026 harus memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antar-pulau agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Pendidikan, kesehatan, dan konektivitas antar-pulau harus menjadi perhatian utama,” kata Rahakbauw.
Fraksi PKS yang disampaikan Solichin Buton juga menekankan penguatan PAD dan pemanfaatan pinjaman daerah untuk membuka keterisolasian wilayah. Ia menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Fraksi Demokrat menyoroti penurunan pendapatan daerah. Fraksi ini menekankan perlunya efisiensi belanja daerah serta optimalisasi sumber-sumber penerimaan agar fiskal daerah tetap terjaga.
Fraksi Hanura mengingatkan pemerintah daerah untuk memperbaiki akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta menata program pembangunan agar benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Fraksi PKB menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan berbasis wilayah. Optimalisasi aset daerah dinilai penting untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan membuka lapangan kerja baru di Maluku.
Adapun Fraksi Amanat Persatuan menyoroti tata kelola program dan pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD). Fraksi ini mendorong prioritas pembangunan pada infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Provinsi Maluku secara resmi menerima APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi berharap implementasi anggaran dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku, terutama di wilayah-wilayah tertinggal.
